INSTALASI FARMASI

A. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan


Persyaratan Pelayanan :

Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :

1. Resep asli dari dokter RS
2. Kwitansi pembayaran obat untuk pasien umum

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :

1. Resep asli dari dokter RS
2. Surat elektabilitas peserta dari BPJS

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :

1. Resep asli dari dokter rs
2. Surat bukti pelayanan bpjs ketenagakerjaan dari RS

Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal :

1. Resep dari dokter RS yang di tandai jampersal oleh petugas poliklinik RS



Prosedur :



Waktu Pelayanan :

Waktu Pengambilan obat dan konseling : 1. Hari Senin s/d Sabtu : Jam 08.00 – selesai , kecuali hari libur


Biaya / Tarif :

1. Umum : Sesuai harga jual apotik
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai harga jual apotik
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs

Produk :

Jasa Pelayanan Poli :

1. Poli Umum
2. Poli Gigi
3. Poli Mata
4. Poli Obgyn
5. Poli Bedah
6. Poli Interne
7. Poli Anak
8. Poli Syaraf
9. Poli THT
10. Poli Paru
11. Haemodialisa

Pengelolaan Pengaduan :

Contact person :

Asmanelis, S.Si, APT
Nomor HP/WA : 082174128668

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Permenkes no 72 tahun 2016 tentang standard pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Sarana dan prasarana :

Sarana :

1. Ruang depo farmasi / apotek rawat jalan
2. Ruang tunggu pengambilan obat pasien

Prasarana :

1. Komputer set
2. Meja racikan
3. Meja dan kursi petugas
4. Kursi tunggu pasien
5. Lemari dan rak obat
6. Kulkas obat
7. Timbangan obat elektrik
8. Lumping+ stamfer

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana :

1. Apoteker : 2 orang
2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 3 orang

Pengawasan Internal :

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
3. Pengawasan pelayanan RS seperti Komite Mutu, PPI, Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Nakes lainnya
4. Dewan Pengawas BLUD

Jaminan Pelayanan :

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Jasa Raharja
4. Jampersal (DAK non fisik)
5. BAZNAS
6. Pribadi (pasien umum)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

1. Surat Izin Operasional
2. Surat Izin Praktek / STR / SIPA
3. IPAL
4. SOP Pelayanan
5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja
6. Code red and code blue
7. CCTV dan satpam

Evaluasi Kinerja :

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).



B. Pelayanan Farmasi Rawat Inap


Persyaratan Pelayanan :

Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :

1. Resep asli dari dokter RS
2. Kwitansi pembayaran obat untuk pasien umum

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan/Jampersal/Jasaraharja/BAZNAS :

1. Kartu kepesertaan Asli
2. Resep Asli Dari Dokter RS


Prosedur :



Waktu Pelayanan : 24 Jam


Biaya / Tarif :

1. Umum : Sesuai harga jual obat di apotik
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2020
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
5. Jasaraharja : Sesuai harga jual obat di apotik
6. Baznas : Sesuai harga jual obat di apotik

Produk :

Jasa Pelayanan Farmasi Rawat Inap dan IGD :

1. Rawat Inap Penyakit Dalam
2. Rawat Inap Bedah
3. Rawat Inap Kebidanan dan Kandungan
4. Rawat Inap Anak
5. Rawat Inap Paru
6. Rawat Inap HCU
7. Rawat Inap VIP
8. Kamar Operasi
9. IGD

Pengelolaan Pengaduan :

Contact person :

Asmanelis, S.Si, APT
Nomor HP/WA : 082174128668

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Permenkes no 72 tahun 2016 tentang standard pelayanan kefarmasian di rumah sakit.

Sarana dan prasarana :

Sarana :

1. Ruang depo farmasi / apotek rawat jalan
2. Ruang tunggu pengambilan obat pasien

Prasarana :

1. Komputer set
2. Meja racikan
3. Meja dan kursi petugas
4. Kursi tunggu pasien
5. Lemari dan rak obat
6. Kulkas obat
7. Timbangan obat elektrik
8. Lumping+ stamfer

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana :

1. Apoteker : 3 orang
2. Tenaga teknis kefarmasian : 12 orang
3. Kurir pengantar obat 1 orang

Pengawasan Internal :

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
3. Pengawasan pelayanan RS seperti Komite Mutu, PPI, Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Nakes lainnya
4. Dewan Pengawas BLUD

Jaminan Pelayanan :

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Jasa Raharja
4. Jampersal (DAK non fisik)
5. BAZNAS
6. Pribadi (pasien umum)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

1. Surat Izin Operasional
2. Surat Izin Praktek / STR / SIPA
3. IPAL
4. SOP Pelayanan
5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja
6. Code red and code blue
7. CCTV dan satpam

Evaluasi Kinerja :

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).