Standar Pelayanan Rawat Jalan

Persyaratan Pelayanan :

Persyaratan Pelayanan Pasien Umum :
1. KTP/SIM/Identitas lainnya
2. Kartu berobat RSUD Sungai Dareh

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan :
1. Kartu kepesertaan (BPJS)
2. Fotocopi KTP/KK
3. Rujukan dari puskesmas / klinik
4. Kartu berobat RSUD Sungai Dareh

Persyaratan Pelayanan Pasien BPJS Ketenagakerjaan :
1. Fotokopi kartu peserta
2. Surat jaminan
3. Fotokopi absensi
4. Form 3 KK 1 / FORM 3 PAK 1 dari perusahaan
5. Surat keterangan dokter /form 3b KK 3/ FORM 3 PAK 1
6. Bukti tindakan emergency

Apabila pasien dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih tinggi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
1. Surat rujukan
2. Salinan form 3 KK 1/ form 3 PAK dari perusahaan

Persyaratan Pelayanan Pasien Jampersal :
1. Fotocopi KTP/KK/Kartu Domisili
2. Rujukan dari puskesmas
3. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari (ASLI)
4. Buku KIA
5. Partograf
6. Surat Keterangan Kelahiran



Waktu Pelayanan :
Waktu pendaftaran pasien :
1. Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 12.00 WIB
2. Hari Jumat : Jam 08.00 - 11.00 WIB
3. Hari Sabtu : Jam 08.00 - 12.00 WIB

Biaya / Tarif :
1. Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2020
2. BPJS Kesehatan : Sesuai dengan tarif INA-CBGs
3. BPJS Ketenagakerjaan : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2020
4. Jampersal : Sesuai dengan tarif INA-CBGs

Produk :
Jasa Pelayanan Poli :
1. Poli Umum
2. Poli Gigi
3. Poli Mata
4. Poli Obgyn
5. Poli Bedah
6. Poli Interne
7. Poli Anak
8. Poli Syaraf
9. Poli THT
10. Poli Paru
11. Poli Kulit dan Kelamin
12. Poli Jantung
13. Haemodialisa

Jasa Pelayanan Penunjang :
1. Laboratorium
2. Radiologi
3. Farmasi
4. Fisioterapi
5. Konsultasi Gizi

Pengelolaan Pengaduan :
Contact person : Repiol Iswandi, AMKG.SKM
Nomor HP/WA : 085263430337

Dasar Hukum :
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.


Sarana dan prasarana :
Sarana :
1. Ruang pendaftaran
2. Ruang polikilinik
3. Ruang Informasi

Prasarana :
1. Komputer set
2. Meja dan kursi
3. Kursi roda pasien
4. Tempat tidur pemeriksaan
5. Timbangan berat badan
6. Alat pengukuran tinggi badan
7. Pengukuran tensimeter
8. termometer
9. Stetoskop
10. USG
11. EKG
12. Mikroskop mata
13. Kursi gigi
14. Dental set
15. Senter pemeriksaan
16. Pita ukur
17. Gynekologi set
18. Medicine kabinet
19. Redresing set
20. Film viewer
21. Lampu sorot
22. Reflek hammer
23. Garpu tala
24. THT set
25. Spirometri
26. Mesin haemodialisa


Kompetensi dan Jumlah Pelaksana
: 1. Dokter spesialis : 22 orang
2. Dokter gigi : 2 orang
3. Dokter umum : 2 orang
4. Perawat : 18 orang
5. Bidan : 3 orang
6. Perawat gigi : 4 orang
7. Perawat mata : 3 orang
8. Fisioterapis : 5 orang
9. Petugas pendaftaran dan BPJS : 7 orang
10. Petugas skrining : 3 orang
11. Petugas brankar : 2 orang
12. Petugas Informasi : 2 orang
13. Petugas Kasir : 1 orang

Pengawasan Internal
: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
3. Pengawasan pelayanan RS seperti komite mutu, PPI, komite medis, komite keperawatan dan komite nakes lainnya
4. Dewan Pengawas BLUD

Jaminan Pelayanan
: 1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Jasa Raharja
4. Jampersal ( DAK non fisik )
5. BAZNAS
6. Pribadi ( pasien umum)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
: 1. Surat Izin Operasional
2. Surat Izin Praktek / STR / SIPA
3. IPAL
4. SOP Pelayanan
5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja
6. Code red and code blue
7. CCTV dan satpam

Evaluasi Kinerja
: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).