B. Pelayanan UTDRS

Persyaratan Pelayanan :

Persyaratan Pelayanan Pasien :

1. Surat permintaan darah dari dokter DPJP / dokter umum

Waktu Pelayanan :

Pelayanan permintaan darah UTD dilakukan 24 jam, diatur dalam 3 shift yaitu :

1. Pagi : jam 08.00 - 14.00 WIB
2. Siang : jam 14.00 - 20.00 WIB
3. Malam : jam 20.00 - 08.00 WIB

Pelayanan Donor jam 08.00 WIB – 22.00 WIB

Biaya / Tarif :

Umum : Sesuai Tarif Perda Retribusi Tahun 2020 sebesar Rp 361.000

Produk :

Jenis Pelayanan UTD

1. Darah WB / PRC
2. Pemeriksaan Coomb Test
3. Phlebotomy pasien dengan kadar Hemoglobin tinggi

Pengelolaan Pengaduan :

Contact person :

Sri Zuwita
Nomor HP/WA : 085263434445

Dasar Hukum :

1. Permenkes no.83 tahun 2014 tentang Unit Tranfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah
2. Peraturan Pemerintah no.7 tahun 2011 tentang pelayanan Darah
3. Permenkes no. 91 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Tranfusi Darah

Sarana dan prasarana :

Sarana :

1. Ruang Aftap
2. Ruang Laboratorium
3. Ruang Distribusi
4. Ruang Administrasi

Prasarana :

1. Komputer set
2. Meja dan kursi
3. Tempat tidur donor
4. Set Aftap
5. Alat pemeriksaan crossmatching
6. Blood bank
7. Kulkas penyimpanan reagen
8. Sentrifuge

Kompetensi dan Jumlah Pelaksana :

1. Dokter Umum bersertifikat : 1 orang
2. Teknisi Tranfusi Darah : 2 orang
3. Asisten Teknisi Tranfusi Darah : 2 orang
4. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) : 8 orang

Pengawasan Internal :

1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
3. Pengawasan pelayanan RS seperti Komite Mutu, PPI, Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Nakes lainnya
4. Dewan Pengawas BLUD

Jaminan Pelayanan :

6. Pribadi (pasien umum)

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

1. Surat Izin Operasional
2. Surat Izin Praktek / STR / SIPA
3. IPAL
4. SOP Pelayanan
5. SK Tim Keamanan Keselamatan Kerja
6. Code red and code blue
7. CCTV dan satpam

Evaluasi Kinerja :

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).